Education is the most to suffer after the September 30th earthquake in West Sumatra. The most affected regions are Padang, the capital city, Pariaman city, District Padang Pariaman, District Agam, and Pesisir Selatan. Many school buildings collapsed, meanwhile after several months, in May 2010 students will have to go through the national exam.
Students of the collapsed schools have to study under plastic tents, that are hot during the school hours. The floors are wet and muddy in the rain. Students as well as their teachers find it hard to concentrate to the lessons. Learning resources are lost and or damadged in the earthquakes.

They really need helps and supports.

Menurut saya, pertanyaan di atas harus segera dijawab; “Ya; dan harus mungkin..!”

Pemprov Sumbar mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pendidikan, yang sejatinya adalah untuk peningkatan mutu. Tinggal lagi, bagaimana kita memamfaatkan dana itu dengan sebaik-baiknya.

Dalam tulisan pendek ini , saya ingin memberi batasan atas pengertian kata: ‘Mutu Pandidikan’ di atas sebatas pada; ‘peningkatan hasil nilai ujian nasional [UN] siswa se-Sumatra Barat, yang setiap tahun menjadi bahan pembicaraan umum. Sudah barang tentu, dengan harapan: suatu hari nanti, ‘mutu hasil pendidikan Sumatra Barat’ kembali mencuat di pentas pendidikan nasional, seiring meningkatnya rerata perolehan nilai UN siswanya.

Semenjak diberlakukan otoda (awal 2001) pembinaan pendidikan di tingkat: SD sampai dengan SLTA, di Sumatra Barat, dilakukan oleh pemerintah kabupaten-kota. Semenjak itu,  semua kantor Departemen Pendidikan  ( kantor Kandep Diknas) ditutup. Pegawainya di-integrasikan ke kantor Dinas Pendidikan kabupaten-kota; dan kebanyakan mereka menjadi:  ‘gagik’, atau gamang. Pegawai kantor Disdikpora di Propinsi, yang berintegrasi dari kantor wilayah Depdiknas dulu, bahkan merasa lebih gagik lagi, karena sekolah binaan mereka ‘sudah tidak ada lagi.’ Oleh sebab itu usaha meningkatkan hasil UN siswa di seluruh Sumatra Barat tidak dapat didorong maksimal oleh kantor Disdikpora Privinsi, terkait pe-negasian (melesapnya) hubungan struktural, dan kewenangan provinsi atas sekolah ‘ yang memang berlokasi di kabupaten-kota.

Karenanya, sebahagian petugas (pembina pendidikan) yang berkantor di Disdikpora Provinsi, merasa ‘tidak diterima’ saat berkunjung, melakukan pembinaan, ke sekolah-sekolah di kabupaten-kota. Bahkan, beberapa kasubdin Disdikpora Provinsi (sekarang: Kabid) berkata; “Koordinasi sulit untuk dapat dilakukan dengan kabupaten kota, karena para pejabat disdiknya mempunyai agenda pembinaan sekolah mereka sendiri-sendiri”.

Halangan

Dinas Pendidikan kabupaten-kota bukan lagi merasa sebagai  bawahan Disdikpora Provinsi, dan barangkali, karena itu enggan berkoordinasi untuk berbagai kegiatan pembinaan pendidikan, yang dirancang dari provinsi; termasuk untuk berkoordinasi dalam usaha meningkatkan capaian hasil UN siswa, secara benar.

Beda kantor. Sebutan nama kantor dinas dan berikut bidang bagian serta kasi-nya tidak selalu linier dengan struktur kantor (yang mengurus pendidikan), di level provinsi. Belum lagi kalau kita tilik lebih jauh kepada personel (pejabat) yang menduduki posisi terkait itu, baik itu personel yang ada di kantor kabupaten-kota, maupun yang di propinsi sendiri. Perbedaan latar belakang akademik maupun pengalaman kerja dari pejabat yang harus berkoordinasi dalam segmen atau bidang kerja yang sama di dua kantor (kab-ko dan provinsi) yang sama-sama mengurus masaalah kependidikan itu, tentu akan lebih mempersulit komunikasi dan koordinasi antar mereka.

Program pembinaan tidak sinkron. Antara pembinaan yang dilakukan  Disdik kabupaten- kota, dan usaha pembinaan yang dilakukan oleh Disdik Provinsi sering tidak sejalan. Ketidaksinkronan ini, dalam beberapa hal diperjelek pula oleh pemerintah pusat, dalam hal ini oleh Depdiknas. Berbagai Direktorat, teknis di tingkat pusat, sering pula main potong kompas saja melakukan berbagai kegiatan pembinaan langsung ke sekolah sekolah di berbagai kota dan kabupaten.

Kepala Sekolah menjaga jarak dengan Disdikpora Provinsi demi untuk menjaga atau mengamankan posisi mereka di mata bupati dan walikota. Dengan begitu usaha perbaikan mutu PBM di sekolahnya bisa terabaikan.

Kebanyakan kab-ko di Sumbar belum mempunyai kelompok Fungsional Pengawas Sekolah yang memadai kuantitas dan kualitasnya. Cara perikrutan pengawas sekolah di masing-masing kab-ko juga beragam. Ada kab-ko yang melakukan perikrutan pengawas tanpa kriteria yang jelas.

Kekuatan

Secara nasional, anggaran untuk Departemen Pendidikan dari tahun ke tahun, untuk di ‘distribusikan’ ke berbagai kabupaten-kota dan provinsi, berupa dana alokasi khusus [DAK], melalui berbagai proyek dan program nasional, selalu ditingkatkan.

Berbanding terbalik dengan sikap sebahagian pejabat dan kepala sekolah  di kabupaten-kota terhadap petugas pembinaan pendidikan dari tingkat provinsi; pemerintah provinsi Sumatra Barat, malah, dalam tiga tahun terakhir ini terus menaikkan alokasi dana anggaran untuk Disdikprov hingga mencapai 20%, yang tadinya hanya 3,5 % saja. Peningkatan pengalokasian dana untuk sektor pendidikan melalui Disdikpora, yang nominalnya mencapai trilliunan rupiah itulah, yang antara lain, telah menghantarkan Sumbar menjadi penerima Penghargaan di tingkat nasional.

Dalam kondisi ini, sebenarnya, Disdikpora Provinsi dianugerahi ‘power’ yang cukup besar. Kepala dinas-nya, tinggal tanya saja lagi;  ”Pemko dan pemkab mana saja, dari 19 kab-ko Sumbar, yang  t i d a k   i n g i n   ikut mencicipi dana yang dialokasikan itu  ?” Pemerintah kab-ko, yang terlalu arrogan untuk berkoordinasi diumumkan saja kepada khalayak Sumatra Barat; dengan begitu rakyat di kabupaten-kota mengetahui dan protes atas sikap arrogan bupati atau wako-nya. Di pihak lain, pemkab-ko yang menyikapi pengkoordinasian dengan baik akan ikut dalam perubahan.

Pemprov, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sumbar, mempunyai sumberdaya manusia yang cukup bagus di kalangan Kelompok Fungsional Pengawas Sekolah. Untuk diketahui bersama; tidak setiap provinsi di Indonesia mempunyai kelompok fungsional Pengawas Sekolah.

Kenyataan Lapangan

Tidak semua kabupaten-kota mempunyai capaian hasil UN yang bagus. Namun, dapat dipastikan bahwa mereka (bupati-wako), yang daerahnya selama ini menjadi juru kunci setia dalam peringkat perolehan nilai UN di tingkat Sumbar, tentu berkeinginan pula untuk memperbaiki diri.

Peningkatan Mutu Proses Belajar Mengajar (PBM), di kelas, adalah merupakan satu satunya cara ilmiah yang dapat ditempuh oleh masing-masing sekolah untuk dapat meningkatkan capaian hasil UN-nya.  Cara lain seperti: men-drill siswa dengan berbagai soal ujian, pengaturan tempat duduk kala ujian agar siswa bisa saling contek, apalagi dengan memberikan kunci soal ujian dan perilaku curang lainnya tidak akan mampu mendongkrak hasil UN siswa yang dapat menjadi refleksi hasil belajar siswa, yang mencerdaskan.

Makanya usaha yang harus dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan hasil UN siswa, tidak lain adalah: usaha untuk meningkatkan mutu PBM di kelas. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu PBM yang paling baik adalah melalui usaha meningkatkan kemampuan guru mengelola PBM dengan mempertinggi: penguasaan mereka terhadap matapelajaran yang diajarkan, serta kemampuan membelajarkan siswanya.  

Pemerintah provinsi yang mempunyai data akurat tentang capaian hasil UN, melalui Puskom (pusat pemeriksaan UN, computerized system)  per-mata pelajaran, per-sekolah, per-masing-masing kabupaten kota tentu bisa langsung membidik kesasaran: mana saja matapelajaran yang PBM-nya bermasalah, di sekolah mana dan kabupaten-kota mana?

Bila  itu telah diketahui, tinggal lagi pembentukan tim pembinaan PBM di tingkat provinsi, untuk kemudian disusun program peningkatan mutu PBM. Program pembinaan ini bisa dilakukan langsung on the spot, di masing-masing kabupaten dan kota, atau terpusat di kota provinsi.

Putusan untuk mengadakan ‘pelatihan’, atau usaha perbaikan apapun on the spot atau terpusat di kota provinsi tentu harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi. Yang penting ini dilakukan oleh tim yang professional dan akuntabel bentukan Disdikpora Provinsi, sebagai SKPD yang diserahi wewenang di provinsi.

Pernyataan bahwa; koordinasi dengan pemkot dan pemkab sulit’ tidak seluruhnya benar. Bila terkait dengan pembinaan PBM terhadap guru matapelajaran, apabila pemprov telah mengalokasikan dana yang relative cukup untuk berbagai kegiatan dimaksud, dapat dipastikan bahwa semua kab-ko akan berlomba-lomba untuk mengirim gurunya. Terlebih kalau pelatihan atau kegiatan itu memang bermutu dan bernilai tambah untuk para guru.

Contohnya,  kegiatan Disdikpora Provinsi berupa: English Club dan Program Guru MIPA Magang Ke Australia, semenjak dua tahun terakhir, ternyata cukup mendapat sambutan positif.

Kapankah Disdikpora akan meluncurkan program pembinaan PBM untuk guru Bahasa Indonesia, IPS, dan mata pelajaran lainnya? Mereka, para guru di kab-ko, menunggu program professional development yang benar-benar menyentuh, di samping program sosialisasi KTSP yang ada.

Program KTSP adalah program bingkai-bingkai yang perlu diisi dengan: content, keahlian didaktik metodik yang tidak kalah pentingnya. Disamping bisa membuat Syllabus dan RPP dalam bingkai ke-KTSP-an, diperlukan pula misalnya: guru bahasa Inggris yang benar-benar mampu berkomunikasi bahasa Inggris, guru MIPA dan mata pelajaran lain yang memahami konsep dan skill yang ada dalam content matapelajaran yang mereka ampu. Program belajar tambahan bagi siswa kelas tiga (SMP dan SMA), yang disokong dananya tiap tahun dengan dana APBD, bila ditangani oleh guru yang berkemampuan sama dengan belum tentu akan menarik siswa untuk mau belajar, apa lagi bila diharapkan akan mampu menggenjot nilai UN siswa secara signifikan.

Saya juga ingin bertanya tentang seberapa tinggi tingkat kerelaan pemerintah daerah dan DPRD Sumatera Barat untuk benar-benar menggunakan anggaran sebesar 20% itu untuk sebesar-besar usaha memajukan pendidikan di ranah bundo ini? Tertumpang salam dan tanya untuk kepala Disdikpora dalam hal seberapa committed beliau untuk  mendayagunakan tenaga terbaik yang ada, dan bisa diadakan, untuk usaha di atas?

Padang, 07- 12 – 2008

Wassalam 

– — – — –

*Penulis

Adalah: Pengawas Sekolah di Disdikpora Sumbar

·         16 tahun menjadi guru bahasa Inggris SMA, dan

·         Mengajar di kamp Pengungsi Pulau Galang Riau, 1983,

·         Memperkenalkan Bhs Indonesia di 10 buah sekolah Australia, (April – Juli 1993)

·         Instruktu PKG Bhs Inggris Sumbar, 1994 – 1996

·         Tamatan M.Ed St. Curtin University, WA. 1997

·         Kasubdin Dikdasmen di Disdik Kab. Solok, 2001

·         Pembina English Club SMA Sumbar sejak tahun 2006

·         Pimpinan Guru MIPA Magang ke Australia, Juli – Agustus  2008 

Peningkatan ‘Mutu Pendidikan’

Oleh Pemprov Sumbar Di Era Otoda Mungkinkah?

Fekrynur*

Menurut saya, pertanyaan di atas harus segera dijawab; “Ya; dan harus mungkin..!”

Pemprov Sumbar mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pendidikan, yang sejatinya adalah untuk peningkatan mutu. Tinggal lagi, bagaimana kita memamfaatkan dana itu dengan sebaik-baiknya.

Dalam tulisan pendek ini , saya ingin memberi batasan atas pengertian kata: ‘Mutu Pandidikan’ di atas sebatas pada; ‘peningkatan hasil nilai ujian nasional [UN] siswa se-Sumatra Barat, yang setiap tahun menjadi bahan pembicaraan umum. Sudah barang tentu, dengan harapan: suatu hari nanti, ‘mutu hasil pendidikan Sumatra Barat’ kembali mencuat di pentas pendidikan nasional, seiring meningkatnya rerata perolehan nilai UN siswanya.

Semenjak diberlakukan otoda (awal 2001) pembinaan pendidikan di tingkat: SD sampai dengan SLTA, di Sumatra Barat, dilakukan oleh pemerintah kabupaten-kota. Semenjak itu,  semua kantor Departemen Pendidikan  ( kantor Kandep Diknas) ditutup. Pegawainya di-integrasikan ke kantor Dinas Pendidikan kabupaten-kota; dan kebanyakan mereka menjadi:  ‘gagik’, atau gamang. Pegawai kantor Disdikpora di Propinsi, yang berintegrasi dari kantor wilayah Depdiknas dulu, bahkan merasa lebih gagik lagi, karena sekolah binaan mereka ‘sudah tidak ada lagi.’ Oleh sebab itu usaha meningkatkan hasil UN siswa di seluruh Sumatra Barat tidak dapat didorong maksimal oleh kantor Disdikpora Privinsi, terkait pe-negasian (melesapnya) hubungan struktural, dan kewenangan provinsi atas sekolah ‘ yang memang berlokasi di kabupaten-kota.

Karenanya, sebahagian petugas (pembina pendidikan) yang berkantor di Disdikpora Provinsi, merasa ‘tidak diterima’ saat berkunjung, melakukan pembinaan, ke sekolah-sekolah di kabupaten-kota. Bahkan, beberapa kasubdin Disdikpora Provinsi (sekarang: Kabid) berkata; “Koordinasi sulit untuk dapat dilakukan dengan kabupaten kota, karena para pejabat disdiknya mempunyai agenda pembinaan sekolah mereka sendiri-sendiri”.

Halangan

Dinas Pendidikan kabupaten-kota bukan lagi merasa sebagai  bawahan Disdikpora Provinsi, dan barangkali, karena itu enggan berkoordinasi untuk berbagai kegiatan pembinaan pendidikan, yang dirancang dari provinsi; termasuk untuk berkoordinasi dalam usaha meningkatkan capaian hasil UN siswa, secara benar.

Beda kantor. Sebutan nama kantor dinas dan berikut bidang bagian serta kasi-nya tidak selalu linier dengan struktur kantor (yang mengurus pendidikan), di level provinsi. Belum lagi kalau kita tilik lebih jauh kepada personel (pejabat) yang menduduki posisi terkait itu, baik itu personel yang ada di kantor kabupaten-kota, maupun yang di propinsi sendiri. Perbedaan latar belakang akademik maupun pengalaman kerja dari pejabat yang harus berkoordinasi dalam segmen atau bidang kerja yang sama di dua kantor (kab-ko dan provinsi) yang sama-sama mengurus masaalah kependidikan itu, tentu akan lebih mempersulit komunikasi dan koordinasi antar mereka.

Program pembinaan tidak sinkron. Antara pembinaan yang dilakukan  Disdik kabupaten- kota, dan usaha pembinaan yang dilakukan oleh Disdik Provinsi sering tidak sejalan. Ketidaksinkronan ini, dalam beberapa hal diperjelek pula oleh pemerintah pusat, dalam hal ini oleh Depdiknas. Berbagai Direktorat, teknis di tingkat pusat, sering pula main potong kompas saja melakukan berbagai kegiatan pembinaan langsung ke sekolah sekolah di berbagai kota dan kabupaten.

Kepala Sekolah menjaga jarak dengan Disdikpora Provinsi demi untuk menjaga atau mengamankan posisi mereka di mata bupati dan walikota. Dengan begitu usaha perbaikan mutu PBM di sekolahnya bisa terabaikan.

Kebanyakan kab-ko di Sumbar belum mempunyai kelompok Fungsional Pengawas Sekolah yang memadai kuantitas dan kualitasnya. Cara perikrutan pengawas sekolah di masing-masing kab-ko juga beragam. Ada kab-ko yang melakukan perikrutan pengawas tanpa kriteria yang jelas.

Kekuatan

Secara nasional, anggaran untuk Departemen Pendidikan dari tahun ke tahun, untuk di ‘distribusikan’ ke berbagai kabupaten-kota dan provinsi, berupa dana alokasi khusus [DAK], melalui berbagai proyek dan program nasional, selalu ditingkatkan.

Berbanding terbalik dengan sikap sebahagian pejabat dan kepala sekolah  di kabupaten-kota terhadap petugas pembinaan pendidikan dari tingkat provinsi; pemerintah provinsi Sumatra Barat, malah, dalam tiga tahun terakhir ini terus menaikkan alokasi dana anggaran untuk Disdikprov hingga mencapai 20%, yang tadinya hanya 3,5 % saja. Peningkatan pengalokasian dana untuk sektor pendidikan melalui Disdikpora, yang nominalnya mencapai trilliunan rupiah itulah, yang antara lain, telah menghantarkan Sumbar menjadi penerima Penghargaan di tingkat nasional.

Dalam kondisi ini, sebenarnya, Disdikpora Provinsi dianugerahi ‘power’ yang cukup besar. Kepala dinas-nya, tinggal tanya saja lagi;  ”Pemko dan pemkab mana saja, dari 19 kab-ko Sumbar, yang  t i d a k   i n g i n   ikut mencicipi dana yang dialokasikan itu  ?” Pemerintah kab-ko, yang terlalu arrogan untuk berkoordinasi diumumkan saja kepada khalayak Sumatra Barat; dengan begitu rakyat di kabupaten-kota mengetahui dan protes atas sikap arrogan bupati atau wako-nya. Di pihak lain, pemkab-ko yang menyikapi pengkoordinasian dengan baik akan ikut dalam perubahan.

Pemprov, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sumbar, mempunyai sumberdaya manusia yang cukup bagus di kalangan Kelompok Fungsional Pengawas Sekolah. Untuk diketahui bersama; tidak setiap provinsi di Indonesia mempunyai kelompok fungsional Pengawas Sekolah.

Kenyataan Lapangan

Tidak semua kabupaten-kota mempunyai capaian hasil UN yang bagus. Namun, dapat dipastikan bahwa mereka (bupati-wako), yang daerahnya selama ini menjadi juru kunci setia dalam peringkat perolehan nilai UN di tingkat Sumbar, tentu berkeinginan pula untuk memperbaiki diri.

Peningkatan Mutu Proses Belajar Mengajar (PBM), di kelas, adalah merupakan satu satunya cara ilmiah yang dapat ditempuh oleh masing-masing sekolah untuk dapat meningkatkan capaian hasil UN-nya.  Cara lain seperti: men-drill siswa dengan berbagai soal ujian, pengaturan tempat duduk kala ujian agar siswa bisa saling contek, apalagi dengan memberikan kunci soal ujian dan perilaku curang lainnya tidak akan mampu mendongkrak hasil UN siswa yang dapat menjadi refleksi hasil belajar siswa, yang mencerdaskan.

Makanya usaha yang harus dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan hasil UN siswa, tidak lain adalah: usaha untuk meningkatkan mutu PBM di kelas. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu PBM yang paling baik adalah melalui usaha meningkatkan kemampuan guru mengelola PBM dengan mempertinggi: penguasaan mereka terhadap matapelajaran yang diajarkan, serta kemampuan membelajarkan siswanya.  

Pemerintah provinsi yang mempunyai data akurat tentang capaian hasil UN, melalui Puskom (pusat pemeriksaan UN, computerized system)  per-mata pelajaran, per-sekolah, per-masing-masing kabupaten kota tentu bisa langsung membidik kesasaran: mana saja matapelajaran yang PBM-nya bermasalah, di sekolah mana dan kabupaten-kota mana?

Bila  itu telah diketahui, tinggal lagi pembentukan tim pembinaan PBM di tingkat provinsi, untuk kemudian disusun program peningkatan mutu PBM. Program pembinaan ini bisa dilakukan langsung on the spot, di masing-masing kabupaten dan kota, atau terpusat di kota provinsi.

Putusan untuk mengadakan ‘pelatihan’, atau usaha perbaikan apapun on the spot atau terpusat di kota provinsi tentu harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi. Yang penting ini dilakukan oleh tim yang professional dan akuntabel bentukan Disdikpora Provinsi, sebagai SKPD yang diserahi wewenang di provinsi.

Pernyataan bahwa; koordinasi dengan pemkot dan pemkab sulit’ tidak seluruhnya benar. Bila terkait dengan pembinaan PBM terhadap guru matapelajaran, apabila pemprov telah mengalokasikan dana yang relative cukup untuk berbagai kegiatan dimaksud, dapat dipastikan bahwa semua kab-ko akan berlomba-lomba untuk mengirim gurunya. Terlebih kalau pelatihan atau kegiatan itu memang bermutu dan bernilai tambah untuk para guru.

Contohnya,  kegiatan Disdikpora Provinsi berupa: English Club dan Program Guru MIPA Magang Ke Australia, semenjak dua tahun terakhir, ternyata cukup mendapat sambutan positif.

Kapankah Disdikpora akan meluncurkan program pembinaan PBM untuk guru Bahasa Indonesia, IPS, dan mata pelajaran lainnya? Mereka, para guru di kab-ko, menunggu program professional development yang benar-benar menyentuh, di samping program sosialisasi KTSP yang ada.

Program KTSP adalah program bingkai-bingkai yang perlu diisi dengan: content, keahlian didaktik metodik yang tidak kalah pentingnya. Disamping bisa membuat Syllabus dan RPP dalam bingkai ke-KTSP-an, diperlukan pula misalnya: guru bahasa Inggris yang benar-benar mampu berkomunikasi bahasa Inggris, guru MIPA dan mata pelajaran lain yang memahami konsep dan skill yang ada dalam content matapelajaran yang mereka ampu. Program belajar tambahan bagi siswa kelas tiga (SMP dan SMA), yang disokong dananya tiap tahun dengan dana APBD, bila ditangani oleh guru yang berkemampuan sama dengan belum tentu akan menarik siswa untuk mau belajar, apa lagi bila diharapkan akan mampu menggenjot nilai UN siswa secara signifikan.

Saya juga ingin bertanya tentang seberapa tinggi tingkat kerelaan pemerintah daerah dan DPRD Sumatera Barat untuk benar-benar menggunakan anggaran sebesar 20% itu untuk sebesar-besar usaha memajukan pendidikan di ranah bundo ini? Tertumpang salam dan tanya untuk kepala Disdikpora dalam hal seberapa committed beliau untuk  mendayagunakan tenaga terbaik yang ada, dan bisa diadakan, untuk usaha di atas?

Padang, 07- 12 – 2008

Wassalam 

– — – — –

*Penulis

Adalah: Pengawas Sekolah di Disdikpora Sumbar

·         16 tahun menjadi guru bahasa Inggris SMA, dan

·         Mengajar di kamp Pengungsi Pulau Galang Riau, 1983,

·         Memperkenalkan Bhs Indonesia di 10 buah sekolah Australia, (April – Juli 1993)

·         Instruktu PKG Bhs Inggris Sumbar, 1994 – 1996

·         Tamatan M.Ed St. Curtin University, WA. 1997

·         Kasubdin Dikdasmen di Disdik Kab. Solok, 2001

·         Pembina English Club SMA Sumbar sejak tahun 2006

·         Pimpinan Guru MIPA Magang ke Australia, Juli – Agustus  2008 

MEMBENAHI PENDIDIKAN NAGARI BINAAN « Pendidikan Harapan dan Kenyataan

 “Indonesia Kirim 50 Atlit Muda Berlatih ke Kuba” Kontingen Kuba selalu meraih tempat terhormat, paling tidak selalu masuk dalam urutan lima besar pada beberapa olimpiade yang pernah diadakan, yaitu di Seoul, Barcelona, Atlanta, Sydney dan terakhir di Athena. Kuba juga akan mengirim atlitnya ke Indonesia untuk belajar badminton dan pencak silat.

Di samping pertukaran atlit juga disepakati, kedua belah pihak (Indonesia – Kuba), sejumlah agenda pengembangan mutu pelatih dengan saling tukar buku, rekaman, publikasi majalah, dan alat olah raga.  Dua puluh sembilan (29) atlit dan lima (5) pelatih angkatan pertama yang berangkat ke Kuba adalah: Rubenson Christian Djo, Beatus Armindo Nealaka, Alberto Alfons, Nirwan effendi Harahap dll..” [dikutip dari: hal 7 Buletin Kemenegpora, Edisi 4 Volume 2 - Juni 2007] 

Manakah yang lebih penting (urgen) untuk Republik Indonesia ini; pembinaan mutu pendidikan, atau kemenangan dalam beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade? Siapakah yang paling layak untuk dikirim ‘menjemput’ olahraga serta pendidikan bermutu itu ke mancanegara?  Kondisi riil pendidikan dan olahraga di negeri kita telah kita percermin setiap hari; begitu pula kondisi perekonomian negeri ini. Kita juga sering melihat di layar TV Rano karno berujar: “… Bagaimanapun perekonomian kita, anak harus tetap sekolah…” Sepakatkah kita bahwa dalam kondisi keuangan negara yang tidak begitu menguntungkan, seperti sekarang, kita  harus mendahulukan yang lebih penting? 

Human development index (HDI) mengindikasikan tingkat kemajuan manusia di dunia dengan  tiga hal berikut: (1)  tingkat kesehatan, (2) pendidikan (yang mencakup lama duduk di bangku sekolah, dan angka butahuruf yang rendah), serta (3) daya beli rerata penduduk suatu negara. Saat ini, dikatakan bahwa yang menduduki peringkat HDI terbaik adalah  Kanada, diikuti Norwegia, Amerika Serikat, Australia, dan Islandia. Sedangkan negeri kita berada di peringkat seratusan lebih. Inginkah kita memperbaikinya?; dengan cara apa? 

Kita harus tetap belajar, kalau tidak mau tertinggal terus. Tempat belajar itu sudah jelas. Nenek moyang kita mengatakan; “Alam terkembang jadi guru.” Tidak dikatakan bahwa, alam terkembang itu hanya di Minangkabau, atau di Indonesia saja. Dengan begitu, kita dituntut untuk mau belajar dari siapa saja, negara mana saja, tentang apa saja termasuk: olah raga dan pendidikan. Berapakah dana diperlukan untuk ‘pembelajaran’? Hal ini tentu tergantung kepada :berapa lama, banyak orang, dan berapa jauh yang dikirim untuk belajar. Ketika mengirim ‘anak bangsa’ belajar ke luar negeri, kita harus pertimbangkan berapa lama mereka, yang dikirim itu, akan dapat mengabdi mengharumkan nama bangsa, sekembali dari sana. Seberapa besar impact pengiriman kepada bidang itu, (pendidikan dan olahraga) di negara ini, kelak. 

SMA Piloting, sekolah berstandar internasional, (SBI) diamanatkan undang undang harus diadakan pemerintah di setiap kabupaten dan kota. Di sekolah itu guru harus mengajar Matematika dan Science berpengantar bahasa Inggris. Pada kenyataannya, kebanyakan guru belum mampu “mengajar dengan pengantar bahasa Inggris’. Mereka baru bisa sekedar bercakap-cakap bahasa Inggris. Untuk mengoperasikan ilmunya dalam pembelajaran siswa, mereka belum mampu; karena mereka memang belum dipersiapkan untuk itu. Kenapa kita tidak memberikan guru SBI ini pelatihan di luar negeri pula?;  seperti yang dinikmati sebahagian kecil pelatih olah raga yang ikut kontingen 50 orang atlit Indonesia ke Kuba? Tidak usah jauh-jauh ke Kuba.

Guru guru SBI cukup dikirim ke negera terdekat, Australia. Ongkosnya tentu akan jauh lebih murah.  Di Sumbar ada 19 kabupaten kota, dengan SBI. Kalau tiap kabupaten kota dapat mengirim lima (5) orang guru untuk magang tentu biayanya tidak terlalu besar. Mereka dapat berlatih dan bekerja sama dengan guru Australia yang mengajar matpel yang sama selama tiga minggu saja. Dengan begitu, dapat diperkirakan, hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan bila mereka dilatih di Indonesia, oleh instruktur yang bukan guru SMA. Instruktur lokal berkualifikasi Doktor dalam bidang ilmu dan Bahasa Inggris sekalipun, belum tentu akan memahami cara mengajar siswa SMA.  

Pengiriman guru SBI untuk magang di Australia akan bisa dikembangkan menjadi pelatihan lokal dengan instruktur guru Australia melalui kerjasama dengan ‘memamfaatkan’ guru Mipa Australia yang kebetulan datang berwisata ke Indonesia (Bali). Mereka bisa tampil di berbagai MGMP guru Mipa SBI. Kita bisa ‘bekerjasama’ dengan Atase Kebudayaan dan Pendidikan negara Australia dan negara lain untuk itu. Kita juga akan dapat menggunakan  para guru yang pernah dikirim untuk magang ke Australia menjadi asisten pelatih bagi ‘instuktur internasional tadi’. Dengan begitu, kita bisa membuat pelatihan lokal lebih bermutu, namun tetap dengan biaya yang relatif murah. 

Saya pikir, program magang seperti diuraikan di atas perlu dilakukan sebelum lulusan LPTK lokal, yang mampu mengajar Mipa dan mata pelajaran lainnya dengan bahasa pengantar Inggris, tersedia. Dalam keterbasan anggaran APBN dan APBD tentu kita harus memilih mana yang akan kita dahulukan; pelatihan atlit atau pelatihan guru SBI. Saya percaya, program pengiriman guru magang akan efektif bila seleksi terhadap guru SBI, yang akan diberangkatkan magang, dilakukan dengan benar.  

Kebanyakan orang tua siswa dan dan pengelola SBI Piloting yang ada sekarang selalu bertanya-tanya; seperti ini sajakah terus pembinaan yang dapat diberi pemerintah pusat dan propinsi? Tidakkah akan ada usaha yang lebih baik untuk pembinaan mutu guru SBI? Wallahu alam bissawab. 

Fekrynur,Pengawas Sekolah Prop. Sumbar.  [Pdg. 29 Sep 2007].

NAGARI BINAAN

Laporan Fasilitator Bidang Pendidikan

Oleh:Drs. Fekrynur, M.Ed. 

“…Ibu yang ‘miskin pendidikan’ cenderung tidak melanjutkan pendidikan anaknya. Kemiskinan pendidikan sangat erat kaitannya dengan kemiskinan ekonomi.” [Elfindri, 2001, hal. 107.] 

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk miskin Indonesia selalu bertambah, dari tahun ke tahun. Diharapkan program pembinaan terhadap beberapa nagari (langsung) oleh Pemerintah Propinsi ini dapat menemukan akar permasalahan (kemiskinan di nagari binaan), mencarikan jalan pemecahannya, dan sekaligus melakukan ‘action’. Program ini diproyeksikan untuk menjadi contoh penanganan usaha menekan laju pertumbuhan penduduk miskin di nagari. Pembinaan ini dilakukan dalam suatu pola kerja yang mensinergikan berbagai sektor pemerintah dan swasta terkait  dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan, di tingkat kabupaten/kota untuk mengembangkan semua potensi yang ada di masing-masing nagari/kelurahan binaan.  

Latar Belakang

Pelibatan personil Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat sebagai fasilitator/penyuluh dalam Program Pemda Propinsi, cq. Biro Pemerintahan Nagari dalam kegiatan persiapan ‘Nagari Binaan Propinsi’ bermula dengan surat  Sekretaris Daerah nomor: 140/037/Pem.Nag/Kel – 2007, tertanggal 28 Maret 2007. Bersama-sama dengan anggota tim lainnya dari Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Dinas Koperasi, dengan leading sektornya Biro Pemerintahan Nagari turun berkunjung ke sebelas (11) Nagari Binaan berikut:(1) Sungai Tarab,  (2) Pauah Kamba, (3) Aia Gadang, (4) Tanjuang Batuang,  (5) Tabek Panjang (6) Piobang, (7) Palangki, (8) Sitiuang, (9) Gauang, (10) Lubuak Malako, dan (11) Gurun Panjang;   sedangkan dua kelurahan binaan lainnya adalah: Durian II, dan Nan Balimo. Akan menyusul ikut dalam program salahsatu nagari di Kab.Mentawai. Pengertian Membina dan TujuannyaBerulang kali dalam kunjungan ke nagari nagari, Kepala Biro Pemerintahan Nagari/Kelurahan menegaskan; “Kami datang tidak membawa ikan, tetapi membawa pancing. Kami tidak datang untuk  menghantar ‘uang belanja’, tetapi untuk mencermati akar penyebab kemiskinan warga masyarakat nagari untuk kemudian, bersama masyarakat nagari/kelurahan,  menemukan alternatif pemecahan masalahnya dengan menggunakan segala potensi nagari/kelurahan sendiri dan mensinergikannya dengan segala ‘bantuan’ pemerintah kabupaten/kota dan propinsi yang ada.  Tujuan akhir kedatangan kami adalah menekan angka kemiskinan melalui pembinaan kesejahteraan warga.  

Metode Pembinaan

Tim menyadari bahwa usaha pembinaan nagari haruslah dilakukan dalam suatu rangkaian kegiatan terpola. Harus ada program dan langkah-langkahnya yang dibuat sesuai dengan kebutuhan lapangan.Salah satu cara pembinaan yang dilakukan adalah melalui rapat berdurasi 3 s/d maksimal 5 jam di masing-masing nagari dan kelurahan. Rapat ini dihadiri perangkat pemerintahan nagari dan pemuka masyarakat, berbagai aparat pemerintahan terkait di kabupaten/kotaMelalui rapat ini, dijelaskan tujuan dan format pembinaan oleh tim propinsi, kemudian ditampung berbagai keluhan dan potensi yang ingin dikembangkan dari kondisi objektif nagari/kelurahan yang ada. Kemudian ditunjukkan jalan usaha pemecahan dan perbaikan yang mungkin dapat dilakukan melalui berbagai ‘program kegiatan’ yang ada (pendanaannya) di tingkat propinsi. Amat sering dalam pembinaan disarankan agar nagari mengajukan ‘proposal’, sebab tanpa proposal dari nagari tidak akan ada kegiatan.    Cara lain yang akan dilakukan adalah kegiatan semiloka yang mempertemukan semua perangkat pemerintahan nagari/kelurahan binaan, unsur pemkab/ko, dan tim pembina propinsi agar semua pihak dapat saling belajar untuk menyikapi percepatan usaha pengentasan kemiskinan di nagari/kelurahan binaan. Dalam semiloka itu, diharapkan, akan dapat dirumuskan semua pernak-pernik langkah pengentasan kemiskinan. Juga akan dilakukan anjangsana ke Jawa Tengah untuk peninjauan nagari (kelurahan) yang lebih maju di sana.    Untuk memperkuat semua upaya pembinaan di atas, dapat juga ditubuhkan suatu jalur komunikasi langsung (hotline) antara pemerintahan nagari dengan semua anggota tim  pembinaan nagari/kelurahan, melalui Biro Pemerintahan Nagari.  

PERMASALAHAN DAN SARAN SARAN

Tim PembinaPersonil tim pembinaan yang turun ke nagari tidak tetap orangnya, walaupun unsur-unsur dari dinas terkait hampir selalu terwakili dalam kunjungan ke tiap nagari. Akibatnya, apa-apa yang menjadi catatan di nagari tertentu oleh petugas sebelumnya belum tentu di berikan kepada petugas yang melakukan pembinaan selanjutnya. Juga belum pasti setiap anggota tim membuat laporan kepada Biro Pemerintahan Nagari/Kelurahan, leading sektor pembinaan nagari/kelurahan. Oleh karena itu, perumusan permasalahan nagari bisa tidak tajam, dan pembinaan bisa kurang fokus.  Disarankan agar keanggotaan tim pembinaan tidak terlalu alir, sering gonta-ganti. Hendaknya, setiap anggota tim yang turun ke nagari dapat memberikan masukan yang jelas kepada leading sektor pembinaan. Akan lebih bagus bila anggota tim pembinaan nagari itu dipikirkan untuk dijadikan ‘tim permanen lintas sektoral’ yang menguasai permasalahan (kesehatan, pendidikan dan ekonomi kerakyatan), dengan Surat Tugas dari Gubernur. Dengan begitu, anggota tim yang ditunjuk tetap bertanggungjawab walaupun kadang-kadang dia harus mangkir dengan mencarikan petugas pengganti sementara yang kapabel, di sektor yang diwakilinya. Kunjungan singkat (3 s/d 5 jam) sekali setahun ke masing-masing nagari binaan jelas tidak memadai untuk dapat menyerap semua permasalahan kemiskinan nagari yang ada. Sebaiknya, pemerintahan nagari diberdayakan dengan kemampuan mendata permasalahan, dan sekaligus mampu membuat proposal untuk diajukan sebagai dasar dari usaha perbaikan dan pembangunan kesejahteraan nagari (rakyat miskin yang ada).   Harus ada komunikasi yang intense antara pemuka masyarakat dan pemerintahan nagari dengan tim. Diperlukan pula forum pendiskusian berbagai alternatif kegiatan, yang ditawarkan, untuk mengatasi berbagai masalah. Pilihan kegiatannya apa dan format kegiatannya seperti apa.  Kita ambil contoh kalau untuk membimbing masyarakat agar mampu berkebun kedelai, apakah cukup dengan memberi nagari satu buku tentang cara bercocok tanam kedelai saja?, harus dikirimi seorang tenaga penyuluh spesialis tanaman kedelai?, atau perlu pelaksanaan demplot sekalian? Barangkali, negeri tertentu cukup dibantu dengan dikirimi buku saja, sementara nagari lain memerlukan bimbingan tenaga dan bantuan permodalan juga. Itu baru merupakan satu contoh alternatif kegiatan dari aspek ekonomi kerakyatan, yang melekat didalamnya permasalahan atau aspek ‘mendidik’. Ada banyak alternatif kegiatan dalam aspek ekonomi dan aspek kesehatan masyarakat, yang harus dikomunikasikan dalam wahana pendidikan.  Semakin jelas bahwa pembinaan terpola dan terkoordinasi memang diperlukan. Disamping itu anggota tim pembinaan harus mendapat akses kepada data base menyeluruh dari semua nagari binaan. Ini penting agar dia dapat ‘menempatkan’ berbagai kegiatan sektoral yang di bidanginya dengan pas dan menyambung dengan apa-apa yang ditangani sektor dan subsektor lain, dari tiga sektor yang ada, (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan) di tiap nagari binaan. Bila tidak demikian gerak usaha tidak akan sinkron. Gerak yang tidak sinkron antar sektor tidak akan efektif. 

Pendanaan Anggota Tim Pembina

Selama kunjungan ke 13 nagari/kelurahan binaan, akomodasi (transportasi, makan dan penginapan) dibayarkan dengan dana mata anggaran  Biro Pemerintahan Nagari, sementara lumpsum untuk anggota tim dari masing-masing dinas terkait diharapkan dapat dikeluarkan oleh dinas masing-masing. Khusus untuk anggota tim dari unsur Dinas Pendidikan, untuk selama kunjungan ke 13 nagari/kelurahan itu, ‘dibantu’ dengan  dana (dua kali) perjalanan dinas, sebesar Rp 400.000. dari Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat.  

Laporan Kondisi Kependidikan

Sebenarnya,  bagi anggota tim (pendidikan, khususnya) agak sulit untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya dari apa yang menjadi penyebab kemiskinan masing-masing kepala keluarga di tiap nagari kalau hanya melalui kunjungan berdurasi 3 sampai lima jam saja. Kondisi sosial ekonomi masyarakat nagari dan kelurahan yang dikunjungi, satu sama lainnya cukup berbeda dalam skala jumlah penduduk dan luas areanya. Artinya, ketersediaan potensi sumber daya manusia dan alamnya masing-masing nagari, bisa berbeda jauh. Tiap peserta yang hadir di pertemuan juga mempunyai kemampuan yang sangat bervariasi untuk memberikan data dan gambaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, bila kita ingin mencaritahu, kelak tentang keberhasilan pembinaan yang akan kita lakukan haruslah, pula, dengan memakai tolok ukur dengan skala yang  jelas. Tolok ukur itu misalnya dengan membandingkan kondisi masing-masing nagari itu sendiri sebelum dan sesudah pembinaan dalam segi: angka kemiskinan, index income rata-rata, tingkat pendidikan rata-rata, derajat kesehatan warga masyarakat, kemampuan mobilitas penduduk, tingkat produktifitas ekonomi penduduk menurut kelompok umur dan lain sebagainya. Dalam laporan perdana ini, yang baru merupakan hasil pantauan dan pengarahan awal, kiranya yang dapat dilaporkan adalah apa apa yang  terpantau dari dialog pendek di kantor wali/kepala kelurahan. Hasil pantauan itu kebanyakan bersifat kualitatif dengan sedikit data kuantitatif yang bersifat umum. Dalam dialog (antara tuan rumah dengan tim) yang relatif pendek itu terkesan bahwa seolah-olah permasalahan pendidikan seperti tidak ada. Yang paling banyak dikemukakan adalah permasalahan pembangunan ekonomi (permodalan) di bidang pertanian: perkebunan, persawahan, peternakan dan perikanan darat, serta pelayanan kesehatan. Namun demikian, kalau kita jeli melihat, tetap saja ada, hampir disetiap nagari permasalahan  pendidikan sebagai berikut: 

Permasalahan Pendidikan

Relevansi Pendidikan dan Latihan

Permasalahan sebahagian besar nagari dan kelurahan di bidang pendidikan adalah belum tersedianya tenaga kerja terdidik yang terampil di bidang-bidang potensial (yang ada) untuk dikembangkan di nagari/kelurahan itu. Bila yang mau dikembangkan tanaman kakao, misalnya, belum ada cukup warga yang menguasai tatacara berkebun kakao. Dirasakan pula berbagai kekurangan tenaga untuk keterampilan tertentu seperti: usaha perbengkelan sepedamotor, kerja berbagai proyek konstruksi, seperti; bangunan gedung,  prasarana, jalan dan pengairan. Di samping itu juga terasa kurang tenaga penggerak koperasi yang berdedikasi.  

Pendidikan Terhadap Nilai-nilai Moral Etika

Mau dikembangkan cara hidup berkoperasi; disamping minimnya tenaga yang menguasai seluk beluk perkoperasian, juga masih banyak di kalangan warga yang tidak jujur. Di nagari tertentu, cukup banyak dari mereka yang enggan membayar utang di koperasi yang pernah ada. Kondisi ini membuat sebahagian warga yang lainnya enggan berkoperasi lagi. 

Pendidikan Untuk Pembauran

Di Sawahlunto, Pasaman Barat, Dharmasraya, dan kemungkinan di Mentawai juga, mencuat tanda-tanda pentingnya perhatian terhadap pendidikan yang menjurus kepada pengembangan sikap untuk bisa hidup bersama di lingkungan beda suku dan agama. Pemuka masyarakat Durian II, Kota Sawahlunto cukup bergembira dengan tingginya toleransi warga yang terdiri dari berbagai suku dan agama di sana. Akan tetapi mereka cukup merisaukan tawuran antar suku yang pernah terjadi di tempat lain, di Sumbar ini. 

PAUD

Belum semua nagari binaan mempunyai kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini. 

Buta Aksara

Belum semua nagari terbebas dari buta akasara 

Perpustakaan Nagari

Belum senua nagari mempunyai perpustakaan sebagai alternatif sumber belajar. Ada nagari yang sudah mempunyai beberapa koleksi buku untuk Perpustakaan Nagari. Akan tetapi perpustakaan itu belum beroperasi menurut semestinya, di samping tidak tersedianya buku yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, terkait pengentasan kemiskinan dan peningkatan derajat kesehatan. 

Fasilitas (Lapangan) Olahraga

Ada nagari yang belum mempunyai tanah lapang olahraga sama sekali, sehingga sekolah yang ada tidak mempunyai sarana dasar untuk kegiatan olahraga (minimal) yang memadai. 

Fasilitas Rumah Ibadat (sebagai wadah Pendidikan Keagamaan, MDA)

Perekonomian yang kurang baik di sebahagian nagari binaan menyebabkan mereka belum mampu memperbaiki fasilitas rumah ibadat seperti surau atau masjid.. Fasilitas ruangan belajar di MDA, dan sarana kebersihan tempat wudhu’ belum memadai, disamping pembiayaan untuk penanganan pendidikan MDA itu sendiri. Biasanya, nagari mengandalkan juga fasilitas mandi, cuci, kakus –MCK–,  milik rumah ibadat (mushalla dan masjid , maupun gedung MDA) untuk dapat dipakai secara bebas oleh  para pengunjung (dan wisatawan); maka kita akan kecewa. Sebahagian besar MCK yang ada tidak terawat baik, malah ada yang dikunci.Kondisi ini tidak hanya menyulitkan siapa saja yang datang berkunjung ke nagari-nagari tersebut, tetapi juga tidak dapat dipakai oleh para anak didik dan warga lokal. Ini menyulitkan pendidikan untuk hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat. Di lain pihak, kebanyakan kantor pemerintahan nagari menghandalkan, untuk pelayanan publik, fasilitas WC umum yang ada di rumah-rumah ibadat terdekat.            

Saran saran, Jalan Pemecahan Permasaalahan

Bila kondisi awal tiga-belas (13) nagari/kelurahan binaan ini telah mampu kita rekam semuanya, sudah barang tentu kita ingin nagari/kelurahan ini menjadi lebih baik kondisinya ketika kita datang untuk mengevaluasi.. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan pembenahan segi pendidikan ini diperhatikan dan ditangani dengan saksama, berbarengan dengan usaha pembenahan kesehatan dan perekonomian.  1.  Sumberdaya manusia yang ada di nagari/kelurahan itu harus dipacu dengan pendidikan yang relevan agar bisa berkembang maksimal. Segala sumber dana dan daya yang ada dalam bentuk program pembangunan pendidikan, di tingkat propinsi haruslah di prioritaskan, difokuskan, ke nagari/kelurahan binaan supaya ada beda perkembangan yang signifikan antara nagari binaan dan yang bukan. Dana dan daya di tingkat propinsi di maksud antara lain adalah:

ü      Program Latihan (berbagai) Skill untuk pemuda dan guru,

ü      Bantuan untuk PAUD

ü      Pemberantasan buta aksara

ü      Bantuan beasiswa untuk anak keluarga miskin

ü      Bantuan untuk Perpustakaan Nagari

ü      Bantuan untuk (prasarana dan) sarana olahraga

ü      Bantuan untuk sarana ibadah dan pendidikan MDA

ü      Perhatian terhadap pendidikan untuk pembauran yang diarahkan untuk guru-guruü      Perhatian untuk konservasi sumberdaya alam, dalam rangka pembangunan berkelanjutan (sustainable development) untuk guru-guru 2.  Pembina/fasilitator nagari binaan (bidang pendidikan) haruslah lebih banyak mendengar masukan dan keluhan yang ada di nagari-nagari, bukan sebaliknya; membawa, meng-introdusir, permasalahan baru dan polanya sendiri. 3.  Permasalahan, atau apa-apa yang menjadi pembicaraan dan telah didiskusikan dengan alternatif pemecahan masaalahnya di setiap tatap muka pembinaan harus menjadi catatan atau dokumen yang benar-benar diusahakan implementasi tindak-lanjutnya untuk perbaikan, baik oleh pimpinan nagari sendiri maupun oleh pembina masing-masing sektor. Ketiga hal ini sangat menjadi harapan dari hampirsemua pemuka masyarakat yang hadir dalam acara tatap muka pembinaan di berbagai nagari. Bila  semua hal itu diperhatikan, maka apa yang menjadi kerisauan kita, seperti dicetuskan oleh Elfindri, Ph.D., di atas, tentu tidak akan berkelanjutan mendera nagari binaan kita di Sumatera Barat. Mari kita usahakan bersama-sama menekan angka ‘ibu yang miskin pendidikan’, untuk kemudian kita bisa memacu pendidikan untuk kesejahteraan. Padang, Mei 2007                            

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!