Better Education for Indonesia

Guru Sumbar tak Boleh Magang ke LN

Padang, Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Gamawan Fauzi mengungkapkan, program magang dan studi banding sejumlah guru daerah ini ke luar negeri tidak diizinkan oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri). “Pada dasarnya program yang ditujukan untuk peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik itu tidak diperkenankan Depdagri,” kata Gamawan di Padang, Minggu. Program yang akan didanai APBD Sumbar 2008 itu menjadi salah satu kegiatan yang dikoreksi oleh Depdagri dan anggarannya diminta untuk dialihkan mendanai kegiatan dalam rangka peningkatan layanan dasar kepada masyarakat.

Sebelumnya, Pemprov Sumbar dalam pembahasan APBD 2008 mengajukan program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik dengan mengikuti magang di Australia. Magang itu akan diberikan kepada guru-guru Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada satuan pendidikan bertaraf internasional. Selain itu juga diprogramkan studi banding guru bertaraf internasional dari Sumbar ke Beijing, Cina. Namun dua kegiatan itu tidak diperkenankan Depdagri, kata gubernur.

Atas kebijakan Depdagri itu, Pemprov Sumbar telah memberikan penjelasan dan disarankan oleh Depdagri untuk dilakukan rasionalisasi dengan tetap mempedomani Surat Edaran Mendagri No.098/3210/SJ tanggal 15 Desember 2004 perihal perjalanan dinas ke luar negeri.

Kemudian disarankan mempedomani Permendagri No.20/2005 tentang perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat, pegawai di lingkungan Depdagri, pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRD. Selain itu, harus mempedomani Instruksi Presiden No.11/2005 tentang perjalanan dinas ke luar negeri, tambah gubernur. Demikian Antara [Singgalang, 22 September 2008]

Tanggapan Ketua Rombongan Magang

Mestinya, orang daerah yang menginginkan kemajuan di bidang pendidikan dasar dan menengah tidak menerima begitu saja ‘aturan mendagri’ yang dikutip gubernur Gamawan Fauzi tersebut. Berikut penjelasan saya:

1. Dana APBD Propinsi Sumatra Barat yang dialokasikan melalui Disdik
Prop Sumbar melalui Unit Satuan Kerja Propinsi itu adalah untuk
Membina Pendidikan Dasar dan Menengah (SD, SMP dan SMA/SMK), yang
bisa diperluas juga untuk PAUD dan PLS. Namun yang disebut kedua
terakhir ini hanya diberi porsi tambahan saja dari porsi utama.
Yang mengherankan saya adalah: adanya Disdik Prop bagi-bagi beasiswa
S2 dan S3 bagi dosen dari PTN dan PTS yang ada di Sumbar, padahal
pengiriman guru magang ke LN katanya akan di larang. Sepertinya,
belanja anak kandung dikurang-kurangi guna dapat membiayai anak tiri.

2. Untuk tahun 2008 ini kita telah melakukan magang ke Perth, dengan
mengirim 19 orang guru MIPA SBI Sumbar. Diharapkan kita dapat
melakukan itu lagi di tahun- tahun anggaran 2009 dst. Kalau benar,
anggaran yang dikelola Disdik Prop untuk pendidikan dasar dan
menengah, khususnya sekolah yang ‘bertaraf internasional’ yang
pembinaannya berada di bawah Pemerintahan Provinsi.

3. Akan tetapi kita tersandung oleh aturan Mendagri tentang
pelarangan pejabat melakukan perjalanan ke luar negeri, seperti yang
dikatakan gubernur Gamawan Fauzi. Saya bisa paham tentang aturan itu
sepanjang itu pembatasan untuk pejabat pemerintahan; camat, sekda,
dan anggota DPRD. Saya tidak mengerti sampai dimana pemahaman
Mendagri tentang usaha memajukan pendidikan? Kenapa dia mengatur
perjalanan guru yang telah diatur juga oleh Mendiknas. Mungkinkah
karena ini terkait aturan APBD harus di setujui Mendagri terlebih
dahulu? Adakah wewenang mendagri mencampuri pengeluaran APBD, item
per-item?

Terima kasih.
Fekrynur,
Pengawas Sekolah Disdik Provinsi

Berbagai tanggapan di milinglist Komunitas Pemerhati Pendidikan (Pakguruonline)

From: Zamris Habib <zamrish@…>
Subject: [pakguruonline] Guru Sumbar tak Boleh Magang ke LN
To: pakguruonline@yahoogroups.com
Date: Tuesday, September 23, 2008, 1:32 PM

Pak Fekri, dan kawan2 Yth
Membaca keluhan2 dengan tidak diizinkannya guru2 untuk mengikuti training di LN saya hanya ingin mengingat kembalikepada Bapak Pemda bagaimana rencana pembangunan strategis yang dilaksanakan oleh Malaysia di tahun 70an. Mereka mengirimkan antara 10 sd. 20 % guru mereka ke  berbagai negara secara bertahap (setiap tahun), untuk mengisi kekosongan mereka datangkan guru2 dari Indonesia. Lihat sekarang hasilnya bukan main, SDM kita jauh tertinggal dari Malaysia yang di tahun 70an kita lebih unggul dari mereka.. Kenapa Pemda  tidak merencanakan mengirim setiap tahun 10 – 20 % guru2 kita ke  berbagai negara sesuai dengan bidang studi mereka. Memang hasilnya baru bisa dilihat 15 tahun kedepan, tidak bisa kita harapkan hasilnya pada waktu pemilihan Kepala Daerah yang akan datang. Apalagi saya pernah dengar Gubernur kita pernah mengatakan Sumbar adalah Pabrik Otak bukan Otot, tolong buktikan ?

Best Regards,
Zamris Habib, Jakarta

http://educational- technology- forum.blogspot. com/
http://zamrishabib. wordpress. com/