Diarsipkan di bawah: Serba-serbi
YRK Kini
Fekrynur, Sekretaris YRK
Setelah enam tahun berkiprah sejak didirikan tahun 2003 lalu, kini YRK telah mulai menampakkan ‘hasil-nya’, di wajah anak nagari Kinari.
Setidaknya ada beberapa orang anak nagari, yang tadinya berstatus pelajar dan mahasiswa kategori cukup pintar dan terancam tidak dapat bersekolah, kini telah menyelesaikan studinya. Beberapa dari mereka, yang terpantau, malah telah berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS). Ini suatu hal yang sangat menggembirakan.
Dari kunjungan pengurus YRK ke Kinari, di hari raya Idul Adha 1430 lalu, ditemui:
Tarmizi, S.Ag.
PNS di Kantor Bupati Dharmasraya, Bag. Kesra, tmt.2009 Dia adalah Alumni IAIN Imam Bonjol Padang, yang tadinya penerima beasiswa PAGI, pendahulu YRK
Anik Susilawati, S.Pd. yang alumni Jurusan Bhs Indonesia UNP menjadi
PNS, SMP 43 Sijunjung, di Kec. Kamang Baru, tmt 2008, mulai aktif Feb 2009.
| Tarmizi |
“Gadang juo mamfaatnyo. Pitihnyo tibo tiok semester; kadang-kadang pitih dak ado di rumah”, ujar putri dari Bugih dan Nurlaili yang berdomisili di Sw. Sundi itu, ketika Pak Nota mengatakan: “Kemampuan YRK membantu baru sekedar untuk bantuan uang semesteran Rp.700.000 / semester. Belum cukup besar…”
| Anik |
Wilia Oktavera, Cucu Nayan, juga dari Sw. Sundi. Dia kuliah di Jur. Sosiologi Antropologi. Kami tak sempat ketemu dia, namun CPNS, Guru SMA di Mukomuko Bengkulu Utara, tmt 2009 ini sedang berada di Mukomuko waktu kami mau ke rumahnya.
Rika Yulia, Dipl. III, Aknt. (Politeknik Unand) Binti Rajo Nan Kayo
Krywn: Saudara Motor, di Solok. “Manggaleh Honda” karajo-e…
Sebetulnya sudah cukup banyak juga dari anak asuk kita di YRK yang berhasil dalam sekolahnya dengan baik. Namun karena kurangnya informasi balik kepada kami; maka baru ini yang bisa kami sampaikan. Kita punya alumni dari Universitas Negeri Jember,dari Unpad, Univ. Bung Hatta, Sekolah Tinggi Ilmu Alquran Padang, STAIN Batusangkar, dan berbagai SMA MAN dan SMK juga tentunya.
| Adik Si Anik |
Diharapkan para alumni ini menjadi pemicu semangat bagi adik-adik mereka dalam keluarga dan lingkungan mereka masing-masing.
Di sini, kami munculkan dua wajah cerah penuh pengharapan atas nama: Nurmita dan adik kandung Anik Susilawati.
| Nurmita |
Nurmita adalah penerima beasiswa, tingkat SMA, yang baru saja memulai perkuliahannya di Akbid Solok. Sedangkan si Adik masih di SMA 2 Bukit
Sundi. Tentu Anik sudah harus belajar ‘menggendong’ pembiayaan adiknya yang kini masih di SMA itu, bukan…?
| Nurmita |
Kepada para penyumbang dana, yang tak mungkin disebutkan namanya satu-persatu, termasuk yang menyumbang buah fikiran, seperti Pa’Osu Amiruddin Sose, yang fotonya kami tampilkan dalam artikel ini, kami haturkan terima kasih tak berhingga…
MAJULAH KINARI.
Diarsipkan di bawah: Pendidikan
Education is the most to suffer after the September 30th earthquake in West Sumatra. The most affected regions are Padang, the capital city, Pariaman city, District Padang Pariaman, District Agam, and Pesisir Selatan. Many school buildings collapsed, meanwhile after several months, in May 2010 students will have to go through the national exam.
Students of the collapsed schools have to study under plastic tents, that are hot during the school hours. The floors are wet and muddy in the rain. Students as well as their teachers find it hard to concentrate to the lessons. Learning resources are lost and or damadged in the earthquakes.
They really need helps and supports.
Diarsipkan di bawah: Uncategorized
Menurut saya, pertanyaan di atas harus segera dijawab; “Ya; dan harus mungkin..!”
Pemprov Sumbar mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pendidikan, yang sejatinya adalah untuk peningkatan mutu. Tinggal lagi, bagaimana kita memamfaatkan dana itu dengan sebaik-baiknya.
Dalam tulisan pendek ini , saya ingin memberi batasan atas pengertian kata: ‘Mutu Pandidikan’ di atas sebatas pada; ‘peningkatan hasil nilai ujian nasional [UN] siswa se-Sumatra Barat, yang setiap tahun menjadi bahan pembicaraan umum. Sudah barang tentu, dengan harapan: suatu hari nanti, ‘mutu hasil pendidikan Sumatra Barat’ kembali mencuat di pentas pendidikan nasional, seiring meningkatnya rerata perolehan nilai UN siswanya.
Semenjak diberlakukan otoda (awal 2001) pembinaan pendidikan di tingkat: SD sampai dengan SLTA, di Sumatra Barat, dilakukan oleh pemerintah kabupaten-kota. Semenjak itu, semua kantor Departemen Pendidikan ( kantor Kandep Diknas) ditutup. Pegawainya di-integrasikan ke kantor Dinas Pendidikan kabupaten-kota; dan kebanyakan mereka menjadi: ‘gagik’, atau gamang. Pegawai kantor Disdikpora di Propinsi, yang berintegrasi dari kantor wilayah Depdiknas dulu, bahkan merasa lebih gagik lagi, karena sekolah binaan mereka ‘sudah tidak ada lagi.’ Oleh sebab itu usaha meningkatkan hasil UN siswa di seluruh Sumatra Barat tidak dapat didorong maksimal oleh kantor Disdikpora Privinsi, terkait pe-negasian (melesapnya) hubungan struktural, dan kewenangan provinsi atas sekolah ‘ yang memang berlokasi di kabupaten-kota.
Karenanya, sebahagian petugas (pembina pendidikan) yang berkantor di Disdikpora Provinsi, merasa ‘tidak diterima’ saat berkunjung, melakukan pembinaan, ke sekolah-sekolah di kabupaten-kota. Bahkan, beberapa kasubdin Disdikpora Provinsi (sekarang: Kabid) berkata; “Koordinasi sulit untuk dapat dilakukan dengan kabupaten kota, karena para pejabat disdiknya mempunyai agenda pembinaan sekolah mereka sendiri-sendiri”.
Halangan
Dinas Pendidikan kabupaten-kota bukan lagi merasa sebagai bawahan Disdikpora Provinsi, dan barangkali, karena itu enggan berkoordinasi untuk berbagai kegiatan pembinaan pendidikan, yang dirancang dari provinsi; termasuk untuk berkoordinasi dalam usaha meningkatkan capaian hasil UN siswa, secara benar.
Beda kantor. Sebutan nama kantor dinas dan berikut bidang bagian serta kasi-nya tidak selalu linier dengan struktur kantor (yang mengurus pendidikan), di level provinsi. Belum lagi kalau kita tilik lebih jauh kepada personel (pejabat) yang menduduki posisi terkait itu, baik itu personel yang ada di kantor kabupaten-kota, maupun yang di propinsi sendiri. Perbedaan latar belakang akademik maupun pengalaman kerja dari pejabat yang harus berkoordinasi dalam segmen atau bidang kerja yang sama di dua kantor (kab-ko dan provinsi) yang sama-sama mengurus masaalah kependidikan itu, tentu akan lebih mempersulit komunikasi dan koordinasi antar mereka.
Program pembinaan tidak sinkron. Antara pembinaan yang dilakukan Disdik kabupaten- kota, dan usaha pembinaan yang dilakukan oleh Disdik Provinsi sering tidak sejalan. Ketidaksinkronan ini, dalam beberapa hal diperjelek pula oleh pemerintah pusat, dalam hal ini oleh Depdiknas. Berbagai Direktorat, teknis di tingkat pusat, sering pula main potong kompas saja melakukan berbagai kegiatan pembinaan langsung ke sekolah sekolah di berbagai kota dan kabupaten.
Kepala Sekolah menjaga jarak dengan Disdikpora Provinsi demi untuk menjaga atau mengamankan posisi mereka di mata bupati dan walikota. Dengan begitu usaha perbaikan mutu PBM di sekolahnya bisa terabaikan.
Kebanyakan kab-ko di Sumbar belum mempunyai kelompok Fungsional Pengawas Sekolah yang memadai kuantitas dan kualitasnya. Cara perikrutan pengawas sekolah di masing-masing kab-ko juga beragam. Ada kab-ko yang melakukan perikrutan pengawas tanpa kriteria yang jelas.
Kekuatan
Secara nasional, anggaran untuk Departemen Pendidikan dari tahun ke tahun, untuk di ‘distribusikan’ ke berbagai kabupaten-kota dan provinsi, berupa dana alokasi khusus [DAK], melalui berbagai proyek dan program nasional, selalu ditingkatkan.
Berbanding terbalik dengan sikap sebahagian pejabat dan kepala sekolah di kabupaten-kota terhadap petugas pembinaan pendidikan dari tingkat provinsi; pemerintah provinsi Sumatra Barat, malah, dalam tiga tahun terakhir ini terus menaikkan alokasi dana anggaran untuk Disdikprov hingga mencapai 20%, yang tadinya hanya 3,5 % saja. Peningkatan pengalokasian dana untuk sektor pendidikan melalui Disdikpora, yang nominalnya mencapai trilliunan rupiah itulah, yang antara lain, telah menghantarkan Sumbar menjadi penerima Penghargaan di tingkat nasional.
Dalam kondisi ini, sebenarnya, Disdikpora Provinsi dianugerahi ‘power’ yang cukup besar. Kepala dinas-nya, tinggal tanya saja lagi; ”Pemko dan pemkab mana saja, dari 19 kab-ko Sumbar, yang t i d a k i n g i n ikut mencicipi dana yang dialokasikan itu ?” Pemerintah kab-ko, yang terlalu arrogan untuk berkoordinasi diumumkan saja kepada khalayak Sumatra Barat; dengan begitu rakyat di kabupaten-kota mengetahui dan protes atas sikap arrogan bupati atau wako-nya. Di pihak lain, pemkab-ko yang menyikapi pengkoordinasian dengan baik akan ikut dalam perubahan.
Pemprov, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sumbar, mempunyai sumberdaya manusia yang cukup bagus di kalangan Kelompok Fungsional Pengawas Sekolah. Untuk diketahui bersama; tidak setiap provinsi di Indonesia mempunyai kelompok fungsional Pengawas Sekolah.
Kenyataan Lapangan
Tidak semua kabupaten-kota mempunyai capaian hasil UN yang bagus. Namun, dapat dipastikan bahwa mereka (bupati-wako), yang daerahnya selama ini menjadi juru kunci setia dalam peringkat perolehan nilai UN di tingkat Sumbar, tentu berkeinginan pula untuk memperbaiki diri.
Peningkatan Mutu Proses Belajar Mengajar (PBM), di kelas, adalah merupakan satu satunya cara ilmiah yang dapat ditempuh oleh masing-masing sekolah untuk dapat meningkatkan capaian hasil UN-nya. Cara lain seperti: men-drill siswa dengan berbagai soal ujian, pengaturan tempat duduk kala ujian agar siswa bisa saling contek, apalagi dengan memberikan kunci soal ujian dan perilaku curang lainnya tidak akan mampu mendongkrak hasil UN siswa yang dapat menjadi refleksi hasil belajar siswa, yang mencerdaskan.
Makanya usaha yang harus dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan hasil UN siswa, tidak lain adalah: usaha untuk meningkatkan mutu PBM di kelas. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu PBM yang paling baik adalah melalui usaha meningkatkan kemampuan guru mengelola PBM dengan mempertinggi: penguasaan mereka terhadap matapelajaran yang diajarkan, serta kemampuan membelajarkan siswanya.
Pemerintah provinsi yang mempunyai data akurat tentang capaian hasil UN, melalui Puskom (pusat pemeriksaan UN, computerized system) per-mata pelajaran, per-sekolah, per-masing-masing kabupaten kota tentu bisa langsung membidik kesasaran: mana saja matapelajaran yang PBM-nya bermasalah, di sekolah mana dan kabupaten-kota mana?
Bila itu telah diketahui, tinggal lagi pembentukan tim pembinaan PBM di tingkat provinsi, untuk kemudian disusun program peningkatan mutu PBM. Program pembinaan ini bisa dilakukan langsung on the spot, di masing-masing kabupaten dan kota, atau terpusat di kota provinsi.
Putusan untuk mengadakan ‘pelatihan’, atau usaha perbaikan apapun on the spot atau terpusat di kota provinsi tentu harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi. Yang penting ini dilakukan oleh tim yang professional dan akuntabel bentukan Disdikpora Provinsi, sebagai SKPD yang diserahi wewenang di provinsi.
Pernyataan bahwa; koordinasi dengan pemkot dan pemkab sulit’ tidak seluruhnya benar. Bila terkait dengan pembinaan PBM terhadap guru matapelajaran, apabila pemprov telah mengalokasikan dana yang relative cukup untuk berbagai kegiatan dimaksud, dapat dipastikan bahwa semua kab-ko akan berlomba-lomba untuk mengirim gurunya. Terlebih kalau pelatihan atau kegiatan itu memang bermutu dan bernilai tambah untuk para guru.
Contohnya, kegiatan Disdikpora Provinsi berupa: English Club dan Program Guru MIPA Magang Ke Australia, semenjak dua tahun terakhir, ternyata cukup mendapat sambutan positif.
Kapankah Disdikpora akan meluncurkan program pembinaan PBM untuk guru Bahasa Indonesia, IPS, dan mata pelajaran lainnya? Mereka, para guru di kab-ko, menunggu program professional development yang benar-benar menyentuh, di samping program sosialisasi KTSP yang ada.
Program KTSP adalah program bingkai-bingkai yang perlu diisi dengan: content, keahlian didaktik metodik yang tidak kalah pentingnya. Disamping bisa membuat Syllabus dan RPP dalam bingkai ke-KTSP-an, diperlukan pula misalnya: guru bahasa Inggris yang benar-benar mampu berkomunikasi bahasa Inggris, guru MIPA dan mata pelajaran lain yang memahami konsep dan skill yang ada dalam content matapelajaran yang mereka ampu. Program belajar tambahan bagi siswa kelas tiga (SMP dan SMA), yang disokong dananya tiap tahun dengan dana APBD, bila ditangani oleh guru yang berkemampuan sama dengan belum tentu akan menarik siswa untuk mau belajar, apa lagi bila diharapkan akan mampu menggenjot nilai UN siswa secara signifikan.
Saya juga ingin bertanya tentang seberapa tinggi tingkat kerelaan pemerintah daerah dan DPRD Sumatera Barat untuk benar-benar menggunakan anggaran sebesar 20% itu untuk sebesar-besar usaha memajukan pendidikan di ranah bundo ini? Tertumpang salam dan tanya untuk kepala Disdikpora dalam hal seberapa committed beliau untuk mendayagunakan tenaga terbaik yang ada, dan bisa diadakan, untuk usaha di atas?
Padang, 07- 12 – 2008
Wassalam
– — – — –
*Penulis
Adalah: Pengawas Sekolah di Disdikpora Sumbar
· 16 tahun menjadi guru bahasa Inggris SMA, dan
· Mengajar di kamp Pengungsi Pulau Galang Riau, 1983,
· Memperkenalkan Bhs Indonesia di 10 buah sekolah Australia, (April – Juli 1993)
· Instruktu PKG Bhs Inggris Sumbar, 1994 – 1996
· Tamatan M.Ed St. Curtin University, WA. 1997
· Kasubdin Dikdasmen di Disdik Kab. Solok, 2001
· Pembina English Club SMA Sumbar sejak tahun 2006
· Pimpinan Guru MIPA Magang ke Australia, Juli – Agustus 2008
Diarsipkan di bawah: Uncategorized
Peningkatan ‘Mutu Pendidikan’
Oleh Pemprov Sumbar Di Era Otoda Mungkinkah?
Fekrynur*
Menurut saya, pertanyaan di atas harus segera dijawab; “Ya; dan harus mungkin..!”
Pemprov Sumbar mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pendidikan, yang sejatinya adalah untuk peningkatan mutu. Tinggal lagi, bagaimana kita memamfaatkan dana itu dengan sebaik-baiknya.
Dalam tulisan pendek ini , saya ingin memberi batasan atas pengertian kata: ‘Mutu Pandidikan’ di atas sebatas pada; ‘peningkatan hasil nilai ujian nasional [UN] siswa se-Sumatra Barat, yang setiap tahun menjadi bahan pembicaraan umum. Sudah barang tentu, dengan harapan: suatu hari nanti, ‘mutu hasil pendidikan Sumatra Barat’ kembali mencuat di pentas pendidikan nasional, seiring meningkatnya rerata perolehan nilai UN siswanya.
Semenjak diberlakukan otoda (awal 2001) pembinaan pendidikan di tingkat: SD sampai dengan SLTA, di Sumatra Barat, dilakukan oleh pemerintah kabupaten-kota. Semenjak itu, semua kantor Departemen Pendidikan ( kantor Kandep Diknas) ditutup. Pegawainya di-integrasikan ke kantor Dinas Pendidikan kabupaten-kota; dan kebanyakan mereka menjadi: ‘gagik’, atau gamang. Pegawai kantor Disdikpora di Propinsi, yang berintegrasi dari kantor wilayah Depdiknas dulu, bahkan merasa lebih gagik lagi, karena sekolah binaan mereka ‘sudah tidak ada lagi.’ Oleh sebab itu usaha meningkatkan hasil UN siswa di seluruh Sumatra Barat tidak dapat didorong maksimal oleh kantor Disdikpora Privinsi, terkait pe-negasian (melesapnya) hubungan struktural, dan kewenangan provinsi atas sekolah ‘ yang memang berlokasi di kabupaten-kota.
Karenanya, sebahagian petugas (pembina pendidikan) yang berkantor di Disdikpora Provinsi, merasa ‘tidak diterima’ saat berkunjung, melakukan pembinaan, ke sekolah-sekolah di kabupaten-kota. Bahkan, beberapa kasubdin Disdikpora Provinsi (sekarang: Kabid) berkata; “Koordinasi sulit untuk dapat dilakukan dengan kabupaten kota, karena para pejabat disdiknya mempunyai agenda pembinaan sekolah mereka sendiri-sendiri”.
Halangan
Dinas Pendidikan kabupaten-kota bukan lagi merasa sebagai bawahan Disdikpora Provinsi, dan barangkali, karena itu enggan berkoordinasi untuk berbagai kegiatan pembinaan pendidikan, yang dirancang dari provinsi; termasuk untuk berkoordinasi dalam usaha meningkatkan capaian hasil UN siswa, secara benar.
Beda kantor. Sebutan nama kantor dinas dan berikut bidang bagian serta kasi-nya tidak selalu linier dengan struktur kantor (yang mengurus pendidikan), di level provinsi. Belum lagi kalau kita tilik lebih jauh kepada personel (pejabat) yang menduduki posisi terkait itu, baik itu personel yang ada di kantor kabupaten-kota, maupun yang di propinsi sendiri. Perbedaan latar belakang akademik maupun pengalaman kerja dari pejabat yang harus berkoordinasi dalam segmen atau bidang kerja yang sama di dua kantor (kab-ko dan provinsi) yang sama-sama mengurus masaalah kependidikan itu, tentu akan lebih mempersulit komunikasi dan koordinasi antar mereka.
Program pembinaan tidak sinkron. Antara pembinaan yang dilakukan Disdik kabupaten- kota, dan usaha pembinaan yang dilakukan oleh Disdik Provinsi sering tidak sejalan. Ketidaksinkronan ini, dalam beberapa hal diperjelek pula oleh pemerintah pusat, dalam hal ini oleh Depdiknas. Berbagai Direktorat, teknis di tingkat pusat, sering pula main potong kompas saja melakukan berbagai kegiatan pembinaan langsung ke sekolah sekolah di berbagai kota dan kabupaten.
Kepala Sekolah menjaga jarak dengan Disdikpora Provinsi demi untuk menjaga atau mengamankan posisi mereka di mata bupati dan walikota. Dengan begitu usaha perbaikan mutu PBM di sekolahnya bisa terabaikan.
Kebanyakan kab-ko di Sumbar belum mempunyai kelompok Fungsional Pengawas Sekolah yang memadai kuantitas dan kualitasnya. Cara perikrutan pengawas sekolah di masing-masing kab-ko juga beragam. Ada kab-ko yang melakukan perikrutan pengawas tanpa kriteria yang jelas.
Kekuatan
Secara nasional, anggaran untuk Departemen Pendidikan dari tahun ke tahun, untuk di ‘distribusikan’ ke berbagai kabupaten-kota dan provinsi, berupa dana alokasi khusus [DAK], melalui berbagai proyek dan program nasional, selalu ditingkatkan.
Berbanding terbalik dengan sikap sebahagian pejabat dan kepala sekolah di kabupaten-kota terhadap petugas pembinaan pendidikan dari tingkat provinsi; pemerintah provinsi Sumatra Barat, malah, dalam tiga tahun terakhir ini terus menaikkan alokasi dana anggaran untuk Disdikprov hingga mencapai 20%, yang tadinya hanya 3,5 % saja. Peningkatan pengalokasian dana untuk sektor pendidikan melalui Disdikpora, yang nominalnya mencapai trilliunan rupiah itulah, yang antara lain, telah menghantarkan Sumbar menjadi penerima Penghargaan di tingkat nasional.
Dalam kondisi ini, sebenarnya, Disdikpora Provinsi dianugerahi ‘power’ yang cukup besar. Kepala dinas-nya, tinggal tanya saja lagi; ”Pemko dan pemkab mana saja, dari 19 kab-ko Sumbar, yang t i d a k i n g i n ikut mencicipi dana yang dialokasikan itu ?” Pemerintah kab-ko, yang terlalu arrogan untuk berkoordinasi diumumkan saja kepada khalayak Sumatra Barat; dengan begitu rakyat di kabupaten-kota mengetahui dan protes atas sikap arrogan bupati atau wako-nya. Di pihak lain, pemkab-ko yang menyikapi pengkoordinasian dengan baik akan ikut dalam perubahan.
Pemprov, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sumbar, mempunyai sumberdaya manusia yang cukup bagus di kalangan Kelompok Fungsional Pengawas Sekolah. Untuk diketahui bersama; tidak setiap provinsi di Indonesia mempunyai kelompok fungsional Pengawas Sekolah.
Kenyataan Lapangan
Tidak semua kabupaten-kota mempunyai capaian hasil UN yang bagus. Namun, dapat dipastikan bahwa mereka (bupati-wako), yang daerahnya selama ini menjadi juru kunci setia dalam peringkat perolehan nilai UN di tingkat Sumbar, tentu berkeinginan pula untuk memperbaiki diri.
Peningkatan Mutu Proses Belajar Mengajar (PBM), di kelas, adalah merupakan satu satunya cara ilmiah yang dapat ditempuh oleh masing-masing sekolah untuk dapat meningkatkan capaian hasil UN-nya. Cara lain seperti: men-drill siswa dengan berbagai soal ujian, pengaturan tempat duduk kala ujian agar siswa bisa saling contek, apalagi dengan memberikan kunci soal ujian dan perilaku curang lainnya tidak akan mampu mendongkrak hasil UN siswa yang dapat menjadi refleksi hasil belajar siswa, yang mencerdaskan.
Makanya usaha yang harus dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan hasil UN siswa, tidak lain adalah: usaha untuk meningkatkan mutu PBM di kelas. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu PBM yang paling baik adalah melalui usaha meningkatkan kemampuan guru mengelola PBM dengan mempertinggi: penguasaan mereka terhadap matapelajaran yang diajarkan, serta kemampuan membelajarkan siswanya.
Pemerintah provinsi yang mempunyai data akurat tentang capaian hasil UN, melalui Puskom (pusat pemeriksaan UN, computerized system) per-mata pelajaran, per-sekolah, per-masing-masing kabupaten kota tentu bisa langsung membidik kesasaran: mana saja matapelajaran yang PBM-nya bermasalah, di sekolah mana dan kabupaten-kota mana?
Bila itu telah diketahui, tinggal lagi pembentukan tim pembinaan PBM di tingkat provinsi, untuk kemudian disusun program peningkatan mutu PBM. Program pembinaan ini bisa dilakukan langsung on the spot, di masing-masing kabupaten dan kota, atau terpusat di kota provinsi.
Putusan untuk mengadakan ‘pelatihan’, atau usaha perbaikan apapun on the spot atau terpusat di kota provinsi tentu harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi. Yang penting ini dilakukan oleh tim yang professional dan akuntabel bentukan Disdikpora Provinsi, sebagai SKPD yang diserahi wewenang di provinsi.
Pernyataan bahwa; koordinasi dengan pemkot dan pemkab sulit’ tidak seluruhnya benar. Bila terkait dengan pembinaan PBM terhadap guru matapelajaran, apabila pemprov telah mengalokasikan dana yang relative cukup untuk berbagai kegiatan dimaksud, dapat dipastikan bahwa semua kab-ko akan berlomba-lomba untuk mengirim gurunya. Terlebih kalau pelatihan atau kegiatan itu memang bermutu dan bernilai tambah untuk para guru.
Contohnya, kegiatan Disdikpora Provinsi berupa: English Club dan Program Guru MIPA Magang Ke Australia, semenjak dua tahun terakhir, ternyata cukup mendapat sambutan positif.
Kapankah Disdikpora akan meluncurkan program pembinaan PBM untuk guru Bahasa Indonesia, IPS, dan mata pelajaran lainnya? Mereka, para guru di kab-ko, menunggu program professional development yang benar-benar menyentuh, di samping program sosialisasi KTSP yang ada.
Program KTSP adalah program bingkai-bingkai yang perlu diisi dengan: content, keahlian didaktik metodik yang tidak kalah pentingnya. Disamping bisa membuat Syllabus dan RPP dalam bingkai ke-KTSP-an, diperlukan pula misalnya: guru bahasa Inggris yang benar-benar mampu berkomunikasi bahasa Inggris, guru MIPA dan mata pelajaran lain yang memahami konsep dan skill yang ada dalam content matapelajaran yang mereka ampu. Program belajar tambahan bagi siswa kelas tiga (SMP dan SMA), yang disokong dananya tiap tahun dengan dana APBD, bila ditangani oleh guru yang berkemampuan sama dengan belum tentu akan menarik siswa untuk mau belajar, apa lagi bila diharapkan akan mampu menggenjot nilai UN siswa secara signifikan.
Saya juga ingin bertanya tentang seberapa tinggi tingkat kerelaan pemerintah daerah dan DPRD Sumatera Barat untuk benar-benar menggunakan anggaran sebesar 20% itu untuk sebesar-besar usaha memajukan pendidikan di ranah bundo ini? Tertumpang salam dan tanya untuk kepala Disdikpora dalam hal seberapa committed beliau untuk mendayagunakan tenaga terbaik yang ada, dan bisa diadakan, untuk usaha di atas?
Padang, 07- 12 – 2008
Wassalam
– — – — –
*Penulis
Adalah: Pengawas Sekolah di Disdikpora Sumbar
· 16 tahun menjadi guru bahasa Inggris SMA, dan
· Mengajar di kamp Pengungsi Pulau Galang Riau, 1983,
· Memperkenalkan Bhs Indonesia di 10 buah sekolah Australia, (April – Juli 1993)
· Instruktu PKG Bhs Inggris Sumbar, 1994 – 1996
· Tamatan M.Ed St. Curtin University, WA. 1997
· Kasubdin Dikdasmen di Disdik Kab. Solok, 2001
· Pembina English Club SMA Sumbar sejak tahun 2006
· Pimpinan Guru MIPA Magang ke Australia, Juli – Agustus 2008
Diarsipkan di bawah: Pendidikan
Guru Sumbar tak Boleh Magang ke LN
Padang, Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Gamawan Fauzi mengungkapkan, program magang dan studi banding sejumlah guru daerah ini ke luar negeri tidak diizinkan oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri). “Pada dasarnya program yang ditujukan untuk peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik itu tidak diperkenankan Depdagri,” kata Gamawan di Padang, Minggu. Program yang akan didanai APBD Sumbar 2008 itu menjadi salah satu kegiatan yang dikoreksi oleh Depdagri dan anggarannya diminta untuk dialihkan mendanai kegiatan dalam rangka peningkatan layanan dasar kepada masyarakat.
Sebelumnya, Pemprov Sumbar dalam pembahasan APBD 2008 mengajukan program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik dengan mengikuti magang di Australia. Magang itu akan diberikan kepada guru-guru Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada satuan pendidikan bertaraf internasional. Selain itu juga diprogramkan studi banding guru bertaraf internasional dari Sumbar ke Beijing, Cina. Namun dua kegiatan itu tidak diperkenankan Depdagri, kata gubernur.
Atas kebijakan Depdagri itu, Pemprov Sumbar telah memberikan penjelasan dan disarankan oleh Depdagri untuk dilakukan rasionalisasi dengan tetap mempedomani Surat Edaran Mendagri No.098/3210/SJ tanggal 15 Desember 2004 perihal perjalanan dinas ke luar negeri.
Kemudian disarankan mempedomani Permendagri No.20/2005 tentang perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat, pegawai di lingkungan Depdagri, pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRD. Selain itu, harus mempedomani Instruksi Presiden No.11/2005 tentang perjalanan dinas ke luar negeri, tambah gubernur. Demikian Antara [Singgalang, 22 September 2008]
Tanggapan Ketua Rombongan Magang
Mestinya, orang daerah yang menginginkan kemajuan di bidang pendidikan dasar dan menengah tidak menerima begitu saja ‘aturan mendagri’ yang dikutip gubernur Gamawan Fauzi tersebut. Berikut penjelasan saya:
1. Dana APBD Propinsi Sumatra Barat yang dialokasikan melalui Disdik
Prop Sumbar melalui Unit Satuan Kerja Propinsi itu adalah untuk
Membina Pendidikan Dasar dan Menengah (SD, SMP dan SMA/SMK), yang
bisa diperluas juga untuk PAUD dan PLS. Namun yang disebut kedua
terakhir ini hanya diberi porsi tambahan saja dari porsi utama.
Yang mengherankan saya adalah: adanya Disdik Prop bagi-bagi beasiswa
S2 dan S3 bagi dosen dari PTN dan PTS yang ada di Sumbar, padahal
pengiriman guru magang ke LN katanya akan di larang. Sepertinya,
belanja anak kandung dikurang-kurangi guna dapat membiayai anak tiri.
2. Untuk tahun 2008 ini kita telah melakukan magang ke Perth, dengan
mengirim 19 orang guru MIPA SBI Sumbar. Diharapkan kita dapat
melakukan itu lagi di tahun- tahun anggaran 2009 dst. Kalau benar,
anggaran yang dikelola Disdik Prop untuk pendidikan dasar dan
menengah, khususnya sekolah yang ‘bertaraf internasional’ yang
pembinaannya berada di bawah Pemerintahan Provinsi.
3. Akan tetapi kita tersandung oleh aturan Mendagri tentang
pelarangan pejabat melakukan perjalanan ke luar negeri, seperti yang
dikatakan gubernur Gamawan Fauzi. Saya bisa paham tentang aturan itu
sepanjang itu pembatasan untuk pejabat pemerintahan; camat, sekda,
dan anggota DPRD. Saya tidak mengerti sampai dimana pemahaman
Mendagri tentang usaha memajukan pendidikan? Kenapa dia mengatur
perjalanan guru yang telah diatur juga oleh Mendiknas. Mungkinkah
karena ini terkait aturan APBD harus di setujui Mendagri terlebih
dahulu? Adakah wewenang mendagri mencampuri pengeluaran APBD, item
per-item?
Terima kasih.
Fekrynur,
Pengawas Sekolah Disdik Provinsi
Berbagai tanggapan di milinglist Komunitas Pemerhati Pendidikan (Pakguruonline)
From: Zamris Habib <zamrish@…>
Subject: [pakguruonline] Guru Sumbar tak Boleh Magang ke LN
To: pakguruonline@yahoogroups.com
Date: Tuesday, September 23, 2008, 1:32 PM
Pak Fekri, dan kawan2 Yth
Membaca keluhan2 dengan tidak diizinkannya guru2 untuk mengikuti training di LN saya hanya ingin mengingat kembalikepada Bapak Pemda bagaimana rencana pembangunan strategis yang dilaksanakan oleh Malaysia di tahun 70an. Mereka mengirimkan antara 10 sd. 20 % guru mereka ke berbagai negara secara bertahap (setiap tahun), untuk mengisi kekosongan mereka datangkan guru2 dari Indonesia. Lihat sekarang hasilnya bukan main, SDM kita jauh tertinggal dari Malaysia yang di tahun 70an kita lebih unggul dari mereka.. Kenapa Pemda tidak merencanakan mengirim setiap tahun 10 – 20 % guru2 kita ke berbagai negara sesuai dengan bidang studi mereka. Memang hasilnya baru bisa dilihat 15 tahun kedepan, tidak bisa kita harapkan hasilnya pada waktu pemilihan Kepala Daerah yang akan datang. Apalagi saya pernah dengar Gubernur kita pernah mengatakan Sumbar adalah Pabrik Otak bukan Otot, tolong buktikan ?
Best Regards,
Zamris Habib, Jakarta
http://educational- technology- forum.blogspot. com/
http://zamrishabib. wordpress. com/
|
Ha, kalau begitu perlu ada yang bicara dengan Mendagri, kok aneh beliau melarang anggaran APBD untuk guru SD-SMP tapi boleh untuk dosen yang bergelar S2-S3.
Kita amanahkan tugas ini kepada pak Mochtar Naim, yang selain masih jadi anggota DPD juga sedang maju lagi sebagai caleg dalam Pemilu 2009. Kalau beliau berhasil memperjuangkan masalah ini dengan Mendagri, bisa dipertimbangkan untuk dipilih lagi.
Selain itu saya harapkan Ajo Indra Jaya Piliang mencoba ‘maresek’ ke Depdagri. Bila berhasil, saya sarankan para guru di Dapil 2 Sumbar memilih beliau. Fastabiqul khairaat.
Saya ingin agar guru SD dan SMP kita setaraf dengan di luar negeri, karena beliau-beliaulah yang akan meletakkan fondamen untuk kaum terpelajar kita di masa datang. Untuk Pak Fasli Jalal, kan ada anggaran sendiri untuk pendidikan dosen ke S2 dan S3?
Wassalam,
Saafroedin Bahar (L, masuk 72 th, Jakarta)
Alternate e-mail address: saaf10leo@…;
saafroedin.bahar@…
|
Diarsipkan di bawah: Uncategorized
Diarsipkan di bawah: Uncategorized
Diarsipkan di bawah: Pendidikan
“Indonesia Kirim 50 Atlit Muda Berlatih ke Kuba” Kontingen Kuba selalu meraih tempat terhormat, paling tidak selalu masuk dalam urutan lima besar pada beberapa olimpiade yang pernah diadakan, yaitu di Seoul, Barcelona, Atlanta, Sydney dan terakhir di Athena. Kuba juga akan mengirim atlitnya ke Indonesia untuk belajar badminton dan pencak silat.
Diarsipkan di bawah: Pendidikan
|
MEMBENAHI PENDIDIKAN NAGARI BINAAN
Oleh: Drs. Fekrynur, M.Ed. “…Ibu yang ‘miskin pendidikan’ cenderung tidak melanjutkan pendidikan anaknya. Kemiskinan pendidikan sangat erat kaitannya dengan kemiskinan ekonomi.” [Elfindri, 2001, hal. 107.] PENDAHULUAN Banyak orang percaya kalau pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting dan merupakan unsur utama kemajuan dan kesejahteraan umat manusia. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) malah menetapkan: Pendidikan, Kesehatan dan kemampuan Ekonomi sebagai indikator resmi dari PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN. Ini disebut sebagai HDI (Human Development Index). Artinya: kelompok masarakat yang HDI-nya cukup tinggi, rata-rata anggota masyarakat itu lebih lama duduk di bangku sekolah, angka buta huruf-nya rendah; di bidang kesehatan, mereka hidup sehat sampai usia cukup tua, dan relatif tidak ada terjangkit penyakit menular dan wabah; sedangkan dalam perekonomian, mereka mempunyai daya beli yang tinggi, tidak ada yang miskin apalagi sampai kelaparan. Di pihak lain, jumlah penduduk miskin Indonesia selalu bertambah, dari tahun ke tahun. Ini adalah merupakan suatu kenyataan pahit. Data Balitbang Depdiknas menyatakan: 63,35 % tenaga kerja Indonesia hanya berpendidikan SD. [Subijanto, 2007] Tingkat harapan hidup bangsa kita juga masih rendah, dengan kasus wabah penyakit cukup sering terjadi. Tidak hanya itu; kita sangat sering mendengar warga masyarakat keracunan makanan, yang disebabkan termakan makanan yang kurang bersih, dan mengonsumsi makanan kadaluarsa. “Termakan makanan mutu serampangan ini” adalah salahsatu indikasi masarakat kita kurang pengetahuan dan lemah tingkat ekonominya, dan ini berdampak kepada rendahnya mutu kesehatan badan. Tulisan ini mencoba mengungkapkan sedikit tentang kondisi masarakat (miskin) kita di beberapa Nagari Binaan Provinsi, dengan tujuan memberikan masukan kepada stake holders, komite sekolah, dewan pendidikaan, dan dinas instansi terkait untuk dapat menemukan akar permasalahan (kemiskinan di Nagari Binaan), mencarikan jalan pemecahannya, dan sekaligus dapat dilakukan ‘action’, untuk menanggulanginya. (lagi…) |
Diarsipkan di bawah: Article
Laporan Fasilitator Bidang Pendidikan
Oleh:Drs. Fekrynur, M.Ed.
“…Ibu yang ‘miskin pendidikan’ cenderung tidak melanjutkan pendidikan anaknya. Kemiskinan pendidikan sangat erat kaitannya dengan kemiskinan ekonomi.” [Elfindri, 2001, hal. 107.]
PENDAHULUAN
Jumlah penduduk miskin Indonesia selalu bertambah, dari tahun ke tahun. Diharapkan program pembinaan terhadap beberapa nagari (langsung) oleh Pemerintah Propinsi ini dapat menemukan akar permasalahan (kemiskinan di nagari binaan), mencarikan jalan pemecahannya, dan sekaligus melakukan ‘action’. Program ini diproyeksikan untuk menjadi contoh penanganan usaha menekan laju pertumbuhan penduduk miskin di nagari. Pembinaan ini dilakukan dalam suatu pola kerja yang mensinergikan berbagai sektor pemerintah dan swasta terkait dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan, di tingkat kabupaten/kota untuk mengembangkan semua potensi yang ada di masing-masing nagari/kelurahan binaan.
